- SMK Berdampak, Pemprov Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah
- Lindungi 6.456 Pekerja Rentan, Pemkab Tanggamus Gandeng BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Atlet Berprestasi di Ajang PORPROV X Lampung 2026
- Susur Budaya, Peserta Didik Diajak Mengenal dan Mengenali Warisan Sejarah di Lampung Timur
- Pemkab Lampung Timur Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Korupsi
- Kota Metro Sabet Lima Penghargaan Provinsi, CKG Terbaik Jadi Prestasi Tertinggi
- Perkuat Sinergi, Pemkab Lampura Hadiri Pembukaan Lampung Selatan Fest
- Lepas 112 Atlet Porprov X Lampung 2026, Bupati Dedi Irawan Optimistis Pesisir Barat Raih Prestasi
- Polres Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru kepada Siswa SMK Muhammadiyah Gisting
- Wakapolres jadi Pembina Upacara di Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Gisting
Lindungi 6.456 Pekerja Rentan, Pemkab Tanggamus Gandeng BPJS Ketenagakerjaan


TANGGAMUS, MFH,-- Kabar baik bagi para pekerja
informal di Kabupaten Tanggamus. Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama BPJS
Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program Perlindungan Pekerja Rentan, Rabu
(18/11/2026).
Program yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG)
Islamic Center Kotaagung ini menjadi salah satu upaya memberikan perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal
dan memiliki risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Baca Lainnya :
- Polres Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru kepada Siswa SMK Muhammadiyah Gisting0
- Wakapolres jadi Pembina Upacara di Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Gisting0
- Bupati Saleh Asnawi Lantik 59 Pejabat Pemkab Tanggamus0
- Lepas Kontingen Porprov 2026, Bupati Tanggamus Siapkan Bonus untuk Atlet Berprestasi0
- Polres Tanggamus Grebek Sarang Narkoba di Talang Padang0
Launching tersebut dihadiri langsung Bupati
Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., Kepala Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno, Kepala Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Pringsewu Faisal Yamani, unsur Forkopimda, staf ahli Bupati,
kepala perangkat daerah, para camat, serta pengurus APDESI se-Kabupaten
Tanggamus.
Dalam sambutannya, Bupati Saleh Asnawi
menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas dukungan dan perannya
dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja di Kabupaten Tanggamus.
Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan
sangat penting, terutama bagi pekerja informal yang selama ini memiliki risiko
pekerjaan cukup tinggi, tetapi belum seluruhnya mendapatkan perlindungan.
"Jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat
penting karena memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika
menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian," ujar Saleh Asnawi.
Ia mencontohkan Kabupaten Tanggamus yang
memiliki potensi kelautan dan perikanan cukup besar. Namun, aktivitas
masyarakat yang bekerja sebagai nelayan juga memiliki risiko tinggi, sehingga
membutuhkan perlindungan jaminan sosial.
Bupati menjelaskan, program perlindungan
pekerja rentan tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2
Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, serta Peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
Melalui program tersebut, sebanyak 6.456
pekerja rentan dari sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi mendapatkan
perlindungan yang dibiayai melalui APBD. Selain itu, terdapat pula program 1
Pekon 80 Pekerja Rentan yang melibatkan pemerintahan pekon.
Bupati berharap jumlah pekerja yang mendapatkan
perlindungan tersebut dapat terus ditingkatkan pada tahun 2027.
"Program ini dilaksanakan untuk mencegah
munculnya keluarga miskin baru dikarenakan hilangnya sumber penghasilan atau
tulang punggung keluarga sebagai akibat dari musibah yang terjadi,"
jelasnya.
Saleh Asnawi juga meminta seluruh pemangku
kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah, perusahaan, instansi
hingga pemerintahan pekon, ikut berpartisipasi memperluas cakupan perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan data yang disampaikan Bupati,
capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Tanggamus saat ini
mencapai sekitar 18,48 persen atau setara 56.673 pekerja dari target 22 persen
atau 67.518 pekerja.
Artinya, capaian tersebut sudah mencapai
sekitar 84 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Pringsewu Faisal Yamani menjelaskan, pekerja rentan merupakan
kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal yang memiliki
kondisi pekerjaan dengan risiko cukup tinggi dan keterbatasan perlindungan
sosial.
Kelompok tersebut antara lain pengemudi ojek,
sopir angkutan umum, tukang becak, nelayan, petani, pedagang kaki lima, pelaku
UMKM hingga pekerja sektor jasa lainnya.
Faisal menerangkan, melalui program BPJS
Ketenagakerjaan, para pekerja mendapatkan perlindungan berupa jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Manfaatnya tidak hanya berupa santunan, tetapi
juga mencakup biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja sesuai ketentuan program
serta beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan.
"Apabila peserta mengalami musibah
kecelakaan kerja, pengobatannya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan
sampai dinyatakan sembuh oleh dokter," jelas Faisal.
Ia juga menyampaikan, hingga November 2026,
program perlindungan pekerja rentan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten
Tanggamus telah menjangkau 6.456 pekerja. Selain itu, melalui program 1 Pekon
80 Pekerja Rentan yang bekerja sama dengan pemerintah pekon, tercatat sebanyak
480 pekerja telah mendapatkan perlindungan.
Dengan demikian, total pekerja rentan yang
telah mendapatkan perlindungan melalui kedua program tersebut mencapai 6.936
pekerja.
Faisal menyebut Kabupaten Tanggamus menjadi
daerah pertama di Provinsi Lampung yang melaksanakan inovasi program
perlindungan pekerja rentan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Kuncoro Budi Winarno turut memberikan
apresiasi kepada Pemkab Tanggamus atas dukungan kebijakan dan penganggaran
untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Kuncoro, perlindungan bagi pekerja
informal sangat penting karena risiko kecelakaan maupun kematian dapat terjadi
kapan saja, sementara sebagian pekerja rentan belum memiliki kemampuan ekonomi
untuk membayar iuran secara mandiri.
Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah
menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pekerja.
"Ini bukan sekadar memberikan bantuan
pembayaran, tetapi juga merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir
memberikan rasa aman, kepastian perlindungan, serta keberlangsungan ekonomi
keluarga pekerja," ungkap Kuncoro.
Ia menambahkan, santunan jaminan kematian yang
diberikan kepada ahli waris diharapkan dapat membantu keluarga yang
ditinggalkan, termasuk menjadi modal untuk mempertahankan keberlangsungan
ekonomi keluarga.
Melalui program ini, diharapkan semakin banyak
pekerja informal di Kabupaten Tanggamus yang mendapatkan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan.
Sebab, perlindungan terhadap pekerja bukan
hanya menyangkut keselamatan individu, tetapi juga menjaga masa depan keluarga
yang menggantungkan hidup pada penghasilan mereka. [MFH/Din/rils]










