Bandar Lampung, MFH,-- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, berkomitmen akan memperjuangkan nasib 400 guru honorer yang tergabung dalam Aliansi R4. Para guru tersebut hingga kini masih menanti kepastian masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai syarat awal pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam pernyataannya, Thomas mengatakan keberadaan guru honorer memiliki peran vital dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah negeri yang tersebar di berbagai daerah di Lampung.

“Mereka ini sangat diperlukan membantu perkembangan sekolah melalui proses mengajar. Saya sudah menegaskan, guru-guru honorer tidak boleh diberhentikan. Surat edaran terkait hal ini pun sudah saya keluarkan,” ujar Thomas saat diwawancarai awak media, pada Selasa, 8 Juli 2025.

Baca Lainnya :

• 400 Guru Honorer R4 Non ASN Mengadu ke LBH0
• Pemprov Lampung Pastikan Proses Penyerahan SK PPPK Sesuai Jadwal Nasional0
• Satgas Ops Damai Cartenz, Kejar Pelaku Pembakaran Rumah Bupati dan Kantor Distrik0
• Tingkatkan Soliditas, Danbrigif 4 Mar/BS Olahraga Bersama Perwira di Yonif 7 Mar0
• Bupati Tanggamus Apresiasi Kominfo dan Soroti Lonjakan Stunting0

Ia menjelaskan, kewenangan terkait pengangkatan PPPK sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Lampung tidak tinggal diam. Bersama Gubernur Lampung, pihaknya terus melakukan advokasi ke pemerintah pusat agar nasib para guru honorer tersebut mendapat perhatian serius.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, dan beliau sangat mendukung penuh perjuangan ini. Tapi tentu saja, kita masih menunggu regulasi dari pusat. Kami akan kawal terus agar data mereka segera diproses oleh BKN,” jelas Thomas.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Thomas dijadwalkan akan melakukan audiensi langsung dengan perwakilan guru honorer R4 pada Rabu 9 Juli 2025 . Agenda tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terbuka sekaligus menyerap aspirasi dari para guru.

Terkait kekhawatiran penghapusan uang komite yang selama ini menjadi salah satu sumber honorarium bagi guru honorer, Thomas menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan membebastugaskan guru honorer, dan harus segera menyusun skema penggajian baru yang tidak bergantung pada dana komite.

“Kami telah melakukan eksistensi dengan satuan pendidikan. Sekolah sudah diberi arahan untuk mengatur skema penggajian yang tidak lagi bergantung pada dana komite. Pengalihan anggaran dilakukan dari pos-pos lain yang memungkinkan,” jelasnya.

Thomas mengatakan seluruh kepala sekolah di Lampung sudah diarahkan agar tetap memberi ruang kepada para guru honorer untuk terus mengajar seperti biasa tanpa gangguan administratif.

Menutup pernyataannya, Thomas menyampaikan pesan khusus kepada seluruh guru honorer R4 di Provinsi Lampung.

“Saya harap para guru honorer tidak patah semangat. Kami, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Lampung, akan terus memperjuangkan hak-hak mereka. Segala proses tentu harus mengikuti regulasi dari pemerintah pusat, tapi yakinlah, kami akan terus mengawal agar hasilnya menggembirakan. Jika ada masalah, jangan ragu untuk langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan,” pungkasnya.

Dengan komitmen dan langkah konkret yang terus dikawal oleh Disdikbud dan Pemprov Lampung, harapan akan kejelasan status dan kesejahteraan bagi para guru honorer R4 pun kian terbuka. [MFH/**]