METRO, MFH,-- Wakil Walikota Metro Rafieq Adi Pradana menyoroti upaya Pemerintah Kota Metro dalam membangun budaya inovasi dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut diungkapkan saat mengisi materi orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat di Local Education Center (LEC) Kartikatama Metro (3/11/2025).

Dalam sambutannya , Rafieq mengatakan berbagai program dan kebijakan yang selama ini diunggulkan beresiko menjadi retorika administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat, jika tidak disertai bukti dan pengawasan yang kuat.

“Untuk menetapkan standar itu penting, akan tetapi lebih penting lagi membuktikan bahwa inovasi memang membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi format laporan. Selain itu, dokumen pembangunan budaya inovasi dalam pelayanan sektor publik dan disiplin pegawai, menjadi acuan kerja ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Metro,” paparnya.

Baca Lainnya :

• Wali Kota Metro Tanam Padi bersama Petani Mitra Adhyaksa0
• Wali Kota Metro Melebur Bersama Masyarakat Saat Car Free Day0
• Pemkot Metro Dukung Semangat Kebersamaan di Milad ke-113 Muhammadiyah0
• Pemkot Metro Gelar Pasar Murah Kecamatan Metro Selatan0
• Wali Kota Metro Terima Pertukaran Mahasiswa Kedokteran Malaysia0

Selain itu juga, Rafieq juga menilai bahwa banyak inovasi pelayanan publik di Kota Metro yang berhenti pada level dokumentasi. Meskipun dokumen resmi sudah mewajibkan bukti seperti SOP sebelum-sesudah, notulen, hingga tangkapan layar aplikasi, data dapat rill terhadap masyarakat belum terukur secara konsisten.

Maka itu, Wakil Wali Kota Metro, juga mengingatkan bahwa pelaporan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seringkali menjadi permainan angka.

“Padahal dokumen kebijakan sudah menegaskan penguatan sistem disiplin pegawai sesuai undang-undang ASN dan PP 94 tahun 2021. Terlebih lagi implementasinya masih lemah. Serta banyaknya pelanggaran kedisiplin tidak sesuai aturan dan mekanisme belum berjalan efektif,” ungkapnya.

Selain itu juga, Rafieq juga menyoroti dorongan percepatan digitalisasi pelayanan publik yang disebut dalam kebijakan smart government dan SPBE. Menurutnya tanpa sistem keamanan cyber yang kuat digitalisasi justru membuka celah kebocoran data dan penyalahgunaan akses.

Maka dengan itu orang nondua di Metro ini, memaparkan lima langkah yang harus segera diterapkan agar budaya inovasi dan birokrasi tidak berhenti di tataran wacana.

Pertama, diwajibkan bukti digital lengkap atau videnci package untuk setiap inovasi pelayanan. Kedua, publikasi dashboard kinerja publik yang menampilkan data waktu dan biaya layanan sebelum sesudah inovasi.

“Ketiga, perketat keamanan data dan audit sistem digital. Keempat, perkuat kanal pengaduan dan perlindungan pelapor. Dam kelima, sambungkan inovasi langsung ke indikator sakit dan program APBD,” paparnya.

Dalam kesempatan ini juga Rafieq menegaskan bahwa dokumen kebijakan yang disusun Pemerintah Kota Metro sebenarnya sudah lengkap secara regulatif, tetapi tantangannya kini ada diimplementasi.

“Kalau kita tidak berani membuktikan dengan data dan hasil, maka budaya inovasi hanya akan menjadi proyek pencitraan birokrasi. Serta warga tidak butuh jargon inovasi mereka butuh pelayanan yang cepat murah dan bisa dipercaya,” tegasnya. [MFH / Kominfo Metro]