BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga ikan segar, progres pendataan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (13/07/2026).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah agar tetap mewaspadai tren kenaikan inflasi meskipun inflasi nasional secara year-on-year masih berada pada level aman, yakni 3,34 persen. Menurutnya, tren kenaikan selama tiga bulan terakhir perlu menjadi perhatian agar inflasi tidak melampaui batas atas sasaran pemerintah sebesar 3,5 persen yang berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

Baca Lainnya :

• Pemprov Ajak Masyarakat Jadikan Bayar Pajak sebagai Investasi Pembangunan Daerah0
• Wagub Lampung Dampingi Pendataan Sensus Ekonomi 20260
• Pimpin Gerakan Radin Inten Asri, Gubernur Mirza Perkuat Budaya Gotong Royong Jaga Pesisir Lampung0
• Kemenag Bandar Lampung Bangun Masjid Al-Amal, Dari Ruang Ibadah Menuju Pusat Pembinaan Umat0
• Erwinto: Amanah Kepemimpinan harus Membawa Keberkahan dan Kemajuan bagi MTsN 1 Bandar Lampung0

Mendagri menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi masih berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta sektor transportasi yang dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak. Sejumlah komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan beras juga perlu terus dipantau guna menjaga stabilitas harga di daerah.

Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pemanfaatan DTSEN sebagai basis data nasional untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial. Mendagri meminta pemerintah daerah terus mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyukseskan pendataan dan pemutakhiran data agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran.

Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pada Juni 2026 komoditas penyumbang inflasi month-to-month terbesar berasal dari bawang merah, bawang putih, beras, wortel, ikan segar, serta mulai terlihat kenaikan harga minyak goreng. Sementara itu, secara year-on-year, inflasi tertinggi dipengaruhi oleh ikan segar, beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam ras.

Menurut Amalia, tingginya inflasi ikan segar dipengaruhi kenaikan harga solar yang berdampak pada aktivitas nelayan, ditambah kondisi cuaca yang kurang mendukung penangkapan ikan di sejumlah daerah. Ikan segar tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87 persen dan terjadi di 36 provinsi.

BPS juga melaporkan bahwa pada minggu kedua Juli 2026, sebanyak enam provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 32 provinsi mengalami penurunan. Di wilayah Sumatera, kenaikan IPH terutama dipicu oleh cabai merah dan beras, sementara di luar Sumatera dan Jawa didominasi oleh cabai rawit, cabai merah, dan beras.

Pada kesempatan tersebut, Amalia menyampaikan bahwa BPS telah merilis DTSEN Versi 3 Tahun 2026 pada 10 Juli 2026 sebagai dasar pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Hingga saat ini, DTSEN telah diperbarui sebanyak tujuh kali sejak pertama kali dibangun pada Februari 2025. Data terbaru mencakup 290,1 juta rekam individu dan 95,9 juta rekam keluarga berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

BPS juga meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan BPS daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses sinkronisasi serta pemutakhiran data secara berkala. Selain itu, pemerintah daerah didorong memanfaatkan desil nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam DTSEN sesuai sumber pembiayaan program agar intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menjadi tonggak konsolidasi data sosial ekonomi nasional melalui satu data yang dikelola BPS. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, menurutnya, memiliki peran penting dalam melakukan pemutakhiran data agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Ia menambahkan, tahun 2027 akan menjadi awal implementasi nasional digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Saat ini, uji coba telah dilaksanakan di Banyuwangi dan diperluas ke 43 kabupaten/kota. Hingga 7 Juli 2026, tercatat lebih dari 731 ribu keluarga telah mendaftar pada sistem perlindungan sosial digital dengan dukungan sekitar 66 ribu agen aktif di lapangan.

"Kunci keberhasilan digitalisasi bansos ada pada keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data, verifikasi lapangan, pemanfaatan DTSEN, serta sosialisasi kepada masyarakat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak," tegas Saifullah Yusuf.

Dalam rakor tersebut juga dibahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Rini Dyah Mawarty, menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membuka lapangan kerja, sekaligus menggerakkan sektor ekonomi yang terkait dengan industri perumahan.

Untuk mendukung percepatan program, pemerintah daerah didorong memberikan kemudahan melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan yang berlaku, memperkuat dukungan anggaran sektor perumahan dalam APBD, serta mengoptimalkan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui proses verifikasi calon penerima secara lebih akurat.

Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BPS dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat kualitas data sosial ekonomi nasional, serta mendukung percepatan berbagai program prioritas pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]