KOTA METRO, MFH,-- Pemerintah Kota Metro terus melakukan langkah-langkah koordinatif dalam menyikapi dinamika yang terjadi terkait tenaga honorer atau tenaga kontrak yang belum tercatat dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Honorer Non Database.

Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta perlindungan terhadap stabilitas pelayanan publik.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kota Metro menggelar rapat koordinasi internal di Ruang Rapat Wali Kota Metro pada hari Selasa 30 Desember 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, yang dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Baca Lainnya :

• Pemkot Metro Gelar Apel Mingguan dan Serahkan Sejumlah Penghargaan0
• Wali Kota Metro Lantik 35 Pejabat Struktural dan Fungsional, Upaya Penyegaran Birokrasi0
• Wali Kota Metro Serahkan SK bagi 1.913 PPPK Paruh Waktu0
• Wakil Wali Kota Metro Apresiasi Pelantikan Pengurus HMI Cabang Metro Masa Bakti 2025-20260
• Wali Kota Metro dan Wakil serta Forkopimda Monitoring Pelaksanaan Ibadah Natal 20250

Rapat tersebut membahas berbagai alternatif kebijakan guna merumuskan langkah yang paling tepat dan proporsional dalam menyikapi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kota Metro memahami adanya perhatian dan aspirasi dari tenaga honorer non-database BKN yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil akan dilakukan melalui kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek regulatif, administratif, dan sosial.

Pemkot Metro menegaskan bahwa pengelolaan tenaga honorer oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus dilaksanakan secara konsekuen.

Namun demikian, Pemkot Metro tetap berupaya mencari solusi terbaik, dengan tetap merujuk pada prosedur dan regulasi yang berlaku, agar kebijakan yang diambil tidak keluar dari koridor hukum, menimbulkan dampak yang luas, serta tetap menjaga kondusifitas daerah. [MFH/Diskominfo Metro]