- Tekab 308 Polres Tanggamus Tangkap Tersangka Pembobolan Rumah di Wonosobo
- Wabup Buka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satlinmas se-Kabupaten Pringsewu
- Bupati Pringsewu Tegaskan Penyaluran Bantuan Pangan Tanpa Dipungut Biaya
- DPD LASQI Nusantara Jaya Pringsewu Dikukuhkan
- Hari Kedua Susur Budaya, Ajak Pelajar Mengenal dan Melestarikan Warisan Sejarah Daerah
- Nelayan Pasir Sakti Terima Bantuan Mesin Kapal hingga Fish Finder
- Wali Kota Metro Dorong Kepemimpinan Religius dan Berintegritas Menuju Metro Bahagia
- 18 Perusahaan di Kota Metro Buka 55 Lowongan Kerja, Peluang bagi Pencari Kerja!
- Pesisir Barat Kantongi Dua Medali di Awal Porprov X Lampung 2026
- Pemkab Pesisir Barat Perkuat Pemahaman Produk Hukum Daerah
Pemkab Pesisir Barat Perkuat Pemahaman Produk Hukum Daerah

PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten
Pesisir Barat terus mendorong peningkatan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan
terhadap hukum melalui kegiatan Sosialisasi Hukum Daerah yang digelar di Lamban
Juang, Pekon Rawas, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Pesisir
Barat yang dalam kesempatan ini diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia (SDM), Dra. Henny Yulistiani, M.M.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sub Seksi
Intelijen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Moch. Imron, S.H.,
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pesisir Barat, Rully Nasrulloh, S.H., M.H., serta
perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Barat.
Baca Lainnya :
- Lepas 112 Atlet Porprov X Lampung 2026, Bupati Dedi Irawan Optimistis Pesisir Barat Raih Prestasi0
- Pemkab Evaluasi Sembilan Proyek Strategis PT Palma Pertiwi Makmur0
- Jelang Nataru, Pemkab Perkuat Sinergi Forkopimda Jaga Keamanan Daerah0
- Bupati Himbau Warga Waspadai Cuaca Ekstrem, Pemkab Salurkan Bantuan Banjir0
- Wabup Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus TLCI Chapter #6 Lampung0
Turut hadir sebagai narasumber Kepala Bagian
Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung,
Dr. Erman Syarif, M.M., M.H., beserta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat yang
disampaikan Staf Ahli Bupati, Henny Yulistiani, ditegaskan bahwa peraturan
daerah maupun peraturan kepala daerah merupakan instrumen penting yang menjadi
landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah.
Lebih lanjut disampaikan bahwa setiap produk
hukum daerah yang dibentuk harus memiliki kualitas yang baik, tidak hanya dari
sisi substansi dan teknik penyusunan, tetapi juga harus memperhatikan aspek
filosofis, sosiologis, dan yuridis serta selaras dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Produk hukum daerah yang disusun juga harus
mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta
mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan
formalitas, melainkan bentuk ikhtiar bersama agar masyarakat Pesisir Barat
semakin memahami aturan yang berlaku. Dengan memahami aturan tersebut, kita
dapat meminimalisir potensi sengketa, mencegah pelanggaran, serta mendorong
pembangunan daerah yang bersih dan transparan," demikian disampaikan dalam
sambutan Bupati.
Dalam penyusunan produk hukum daerah, terdapat
sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian bersama, salah satunya
penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas tersebut menjadi
pedoman bagi setiap aparatur pemerintah dalam mengambil keputusan maupun melaksanakan
tindakan pemerintahan.
Prinsip kepastian hukum, keterbukaan,
kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta mengutamakan kepentingan
umum harus senantiasa menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas dan
penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kegiatan Sosialisasi Hukum Daerah ini,
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap pemahaman aparatur pemerintah dan
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan semakin meningkat. Dengan
demikian, setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan dapat berjalan sesuai
ketentuan hukum, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik, transparan, dan akuntabel di Bumi Para Sai Batin dan Ulama. [MFH/
Diskominfotiksan]











