DEPOK, MFH,-- Pemerintah Kota Metro terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan sertifikat elektronik dan peningkatan keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penandatanganan tersebut berlangsung di Aula BSSN, Depok, Jawa Barat, bersama 20 pemerintah daerah dan instansi lainnya, Rabu (8/7/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Metro dalam memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan layanan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. Melalui kerja sama tersebut, pelayanan publik berbasis digital diharapkan semakin cepat, aman, efisien, dan terpercaya.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi panel bertajuk “Dari Regulasi ke Implementasi: Pemanfaatan Layanan BSSN untuk Memperkuat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah”, yang membahas strategi implementasi keamanan siber sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Lainnya :

• Wali Kota Metro Dorong Tabungan Umroh Lewat Bank Sampah Pesantren0
• 2.202 Mahasiswa Universitas Malahayati Siap Mengabdi di Kota Metro0
• Sekda Kota Metro Tekankan Transformasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Preventif dan Promotif 0
• Wali Kota Metro Hadiri Pembukaan Rakernas XVIII APEKSI 20260
• Wali Kota Metro Perkuat Sinergi Nasional di Rakernas APEKSI 20260

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan apresiasi kepada BSSN atas terjalinnya sinergi tersebut. Menurutnya, pemanfaatan sertifikat elektronik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Atas nama seluruh pemerintah daerah yang hadir, kami menyampaikan apresiasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara atas terjalinnya kerja sama ini. Bagi kami, pemanfaatan sertifikat elektronik bukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, aman, transparan, dan akuntabel,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, penerapan sertifikat elektronik akan menjamin keabsahan dokumen digital, mempercepat proses administrasi pemerintahan, serta meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah.

“Melalui penerapan sertifikat elektronik, keabsahan dokumen digital dapat terjamin, proses pelayanan publik menjadi lebih cepat, dan keamanan informasi pemerintah semakin terlindungi. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Bambang menambahkan bahwa keberhasilan transformasi digital membutuhkan komitmen bersama, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Kami berharap sinergi dengan BSSN terus diperkuat agar implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semakin optimal dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BSSN, Soetedjo Joewono, mengatakan bahwa pemanfaatan layanan BSrE BSSN terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan siber. Melalui layanan sertifikat elektronik dan berbagai layanan BSSN lainnya, kami berharap pemerintah daerah mampu membangun ekosistem pemerintahan digital yang aman, andal, serta memberikan perlindungan terhadap data dan informasi strategis negara maupun masyarakat,” kata Soetedjo.

Ia menambahkan, kolaborasi antara BSSN dan pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan siber nasional di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjamin keamanan sistem informasi pemerintah melalui penguatan keamanan siber dan pemanfaatan sertifikat elektronik sesuai standar nasional. [MFH/Diskominfo Kota Metro]