PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat terus memperkuat komitmennya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Sebagai langkah nyata, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang berlangsung mulai 3 hingga 31 Agustus 2026, dipusatkan di Hotel Sartika Walur, Kecamatan Pesisir Tengah.

Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, jujur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan melalui pencatatan transaksi harian sebagai dasar pembuktian besaran pajak daerah yang wajib disetorkan kepada pemerintah daerah.

Pelepasan Tim pengawasan gabungan yang terdiri dari 16 hingga 32 personel Bapenda dan Satpol PP dilakukan pada Tanggal 3 Agustus 2026 pukul 13.00 WIB untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah objek pajak di Kabupaten Pesisir Barat. Sasaran pengawasan meliputi Hotel Sartika, Hotel Krui Surfing, Penginapan Jokowi, Amy's Place Sumatera, serta sejumlah wajib pajak lainnya yang menjadi objek pemeriksaan.

Baca Lainnya :

• Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui0
• Pemkab Pesisir Barat Perketat Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran0
• Bupati Pesisir Barat Lepas 15 Siswa Sekolah Rakyat Tahun 20260
• Bunda Literasi Pesisir Barat Resmi Dikukuhkan0
• Pengurus Pramuka Karya Penggawa daan Pulau Pisang Dilantik 0

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, turut melakukan pemantauan sekaligus memberikan arahan kepada tim pengawasan. Turut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat, M. Belly Oscar, S.H., M.H., Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Henri Dunan, S.E., serta Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat, Fathan Rasyid, S.Pd.

Dalam arahannya, Armand Achyuni menegaskan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah merupakan bagian dari komitmen Pemkab Pesisir Barat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

"Pemkab Pesisir Barat mengedepankan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha agar melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Namun demikian, terhadap wajib pajak yang terbukti tidak patuh, tidak melaporkan transaksi yang sebenarnya, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan daerah, pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang transparan, adil, dan akuntabel," tegas Armand Achyuni.

Pemkab Pesisir Barat mengimbau seluruh pelaku usaha agar senantiasa memenuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan seluruh transaksi usaha secara transparan, akurat, dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku usaha yang terbukti tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah, termasuk tidak melaporkan transaksi yang sebenarnya atau melakukan tindakan yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak daerah. Penindakan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang transparan, adil, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui kegiatan pengawasan ini, Pemkab Pesisir Barat berharap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. [MFH/Diskominfotiksan Pesisir Barat]