- Gubernur Lampung Minta BPKAD Siapkan Penyaluran Gaji Ketiga Belas ASN
- Momentum Idul Adha, Pemprov Lampung Dorong Kepedulian dan Kesejahteraan Masyarakat
- Polres Tanggamus Bersama TNI, TNBBS dan TNWC Bongkar Perburuan Satwa Dilindungi
- Pemkab Tanggamus Gerak Cepat Rehabilitasi Rumah Korban Pohon Tumbang di Gunung Meraksa
- Bupati Serahkan Sapi Kurban Presiden Seberat 1 Ton Lebih ke Masjid Al-Khasyiin
- Lampung Perkuat Hilirisasi dan Ketahanan Pangan Lewat Rakor Produksi Pangan 2026
- Pemprov Lampung Terima Sapi Kurban Bantuan Presiden untuk Iduladha 2026
- Pemkab Lampung Timur Lakukan Kick Off Penyusunan IAD Makmur Lestari 2026
- Jelang Idul Adha, Pasar Murah Pemkot Metro Diserbu Warga
- Wali Kota Metro Kukuhkan Forum Kota Sehat 2026–2028
Pemkab Gelar Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah

PESAWARAN, MFH,-- Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan Kegiatan pendampingan
penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari pada tanggal 13-15 Januari 2026.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi strategis Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka mewujudkan tertib
administrasi, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas produk hukum daerah.
Pendampingan ini dilaksanakan untuk memastikan setiap rancangan produk hukum
daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Adapun dua narasumber yang
dihadirkan pada kegiatan ini yaitu Perancang Peraturan Perundang-Undangan, M.
Haikal Afrizal, S.H., M.H. dan Analis Produk Hukum, Nata Parensa, S.H.
Kabag Hukum Setdakab Pesawaran, Rizki Setiawan, S.H., M.H. menjelaskan, bahwa
materi yang disampaikan mencakup pemberian asistensi teknis, penelaahan
substansi dan sistematika penyusunan produk hukum daerah agar tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta
memiliki kejelasan norma dan daya guna dalam pelaksanaannya.
Melalui kegiatan pendampingan ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesawaran juga berperan dalam meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah
terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
"Sehingga kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang
berkualitas, implementatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,"
jelasnya.
Kegiatan pendampingan penyusunan produk hukum daerah ini juga diharapkan dapat
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
peningkatan Indeks Reformasi Hukum daerah, serta terciptanya kepastian dan
perlindungan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pesawaran.
[MFH/Diskominfo Pesawaran]











3.jpg)