BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung menggelar Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Sungkai, Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Rabu (20/05/2026).

Kegiatan dengan tema 'Simulasi Penanganan Web Defacement Judi Online dan Ransomware' diharapkan dapat menjadi langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasinya kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memilih Lampung sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan keamanan siber tersebut.

Baca Lainnya :

• Peringati Harkitnas ke 118, Pemprov Lampung Gaungkan Semangat Kebangkitan Kolektif Bangsa0
• Terima Aspirasi Buruh, Pemprov Lampung Gelar Dialog0
• Pemprov Lampung Dorong GAPEMBI jadi Garda Terdepan Penyediaan Pangan Sehat0
• Lampung Perkuat Ketahanan Wilayah Hadapi Ancaman Multidimensi0
• Pemprov Lampung Dorong Dapur MBG Serap Produk Petani, Peternak, dan UMKM Lokal0

Ganjar menegaskan bahwa keamanan siber akan menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan digital di masa depan. Menurutnya, peran para pengelola keamanan siber di pemerintah daerah akan semakin vital seiring meningkatnya ketergantungan layanan publik terhadap sistem digital.

“Rasanya masa depan pemerintah daerah di Indonesia itu ada di tangan Bapak-Ibu sekalian. Ketika seluruh layanan sudah berbasis digital, maka pengelola keamanan siber inilah yang menjadi penjaga kedaulatan digital Indonesia,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, perguruan tinggi, komunitas keamanan siber hingga kalangan praktisi teknologi untuk memperkuat pertahanan siber daerah. Menurutnya, pola berbagi informasi mengenai modus dan ancaman siber harus terus dibangun agar pemerintah tidak gagap saat menghadapi serangan.

"Kalau ada serangan siber, jangan sampai kita baru bergerak setelah kejadian. Sistem pengamanan harus dibangun sejak awal, seperti siskamling di lingkungan masyarakat. Ketika penjagaan kuat, maka kesempatan pelaku kejahatan akan semakin kecil," ujarnya.

Ganjar juga mengingatkan pentingnya membangun budaya keamanan digital di lingkungan pemerintahan, mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat hingga peningkatan kesadaran seluruh aparatur terhadap ancaman phishing, pencurian data, dan ransomware.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menekankan bahwa ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar kemungkinan, tetapi telah menjadi ancaman nyata yang dapat memengaruhi keamanan sebuah negara.

Ia mencontohkan informasi mengenai operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang disebut dilakukan melalui serangan terhadap sistem keamanan dan radar negara tersebut dari jarak ribuan kilometer. Menurut Ganjar, terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang, peristiwa itu menjadi pelajaran penting mengenai betapa krusialnya keamanan siber dalam menjaga kedaulatan negara.

"Ancaman yang paling nyata sudah ada, bukan hayalan lagi. Perkembangan teknologi siber ini eksponensial, sangat cepat berubah. Yang satu belum selesai dipelajari, sudah muncul ancaman baru," katanya.

Ganjar menambahkan, keamanan digital menjadi pondasi utama bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi Satu Data Indonesia yang membutuhkan interoperabilitas serta pertukaran data antarlembaga.

"Di atas keamanan digital itulah berlangsung SPBE dan proses Satu Data Indonesia. Apa yang mau dipertukarkan kalau sistemnya tidak aman? Karena itu keamanan siber menjadi sangat penting," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, dalam sambutan yang disampaikan oleh Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Didik Hardiyanto, menegaskan bahwa ancaman siber kini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.

"Setiap inovasi digital yang diluncurkan pemerintah daerah akan membuka peluang serangan siber dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan ransomware, kebocoran data sensitif dan berbagai ancaman lainnya terus meningkat secara eksponensial," ujar Didik.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai bagian dari strategi menjaga keberlangsungan layanan publik.

Menurut Didik, keberadaan TTIS bukan sekadar memenuhi indikator penilaian indeks keamanan siber, tetapi menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap serangan.

"Tim tanggap insiden siber harus benar-benar diisi sumber daya manusia yang kompeten, responsif dan berintegritas. Serangan siber tidak mengenal jam kerja maupun hari libur," katanya.

Dalam arahannya, BSSN menekankan enam poin strategis, yakni penguatan TTIS di seluruh pemerintah daerah, tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, standarisasi SOP penanganan insiden, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, serta pembangunan budaya kesadaran keamanan siber.

Didik juga menegaskan pentingnya pelaporan cepat setiap insiden siber kepada BSSN agar dampak serangan dapat dicegah meluas ke daerah lain.

"Dalam dunia siber tidak ada satu entitas yang bisa berdiri sendiri. Serangan di satu daerah bisa menjadi bagian dari kampanye serangan yang lebih besar hingga level nasional," ujarnya.

BSSN turut mendorong implementasi kolaborasi Quad Helix dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, industri dan komunitas keamanan siber dalam membangun ekosistem keamanan digital yang kuat di daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penguatan kapasitas keamanan siber daerah dapat berjalan lebih optimal guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), interoperabilitas data, serta perlindungan data masyarakat dari berbagai ancaman digital. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]