- Tindak Lanjuti Dugaan Perudungan Pelajar SD, Unit PPA Polres Tanggamus Lakukan Sejumlah Langkah
- Polsek Kota Agung Tangkap Dua Pencuri dan Penadah, 7 Meteran Air Hasil Curian Disita
- Tekab 308 Polres Tanggamus Tangkap Tersangka Pembobolan Rumah di Wonosobo
- Wabup Buka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satlinmas se-Kabupaten Pringsewu
- Bupati Pringsewu Tegaskan Penyaluran Bantuan Pangan Tanpa Dipungut Biaya
- DPD LASQI Nusantara Jaya Pringsewu Dikukuhkan
- Hari Kedua Susur Budaya, Ajak Pelajar Mengenal dan Melestarikan Warisan Sejarah Daerah
- Nelayan Pasir Sakti Terima Bantuan Mesin Kapal hingga Fish Finder
- Wali Kota Metro Dorong Kepemimpinan Religius dan Berintegritas Menuju Metro Bahagia
- 18 Perusahaan di Kota Metro Buka 55 Lowongan Kerja, Peluang bagi Pencari Kerja!
Inflasi Lampung Terendah di Sumatera, Pemprov Terus Perkuat Pasokan dan Distribusi Pangan

BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Upaya Pemerintah
Provinsi Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah
kabupaten/kota, Bank Indonesia, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dalam
menjaga stabilitas harga kembali mencatatkan hasil positif, Rabu (5/8/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
per Juli 2026, Provinsi Lampung mencatat inflasi terendah di Pulau Sumatera,
baik secara bulanan (month to month) sebesar -0,49 persen maupun secara tahunan
(year on year) sebesar 1,76 persen.
Capaian tersebut menjadi indikator positif
bahwa strategi pengendalian inflasi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung
mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di
tengah dinamika ekonomi nasional.
Baca Lainnya :
- Pemprov Lampung Berhasil Kendalikan Inflasi0
- Retret Sekda Se-Lampung Perkuat Integritas, Kepemimpinan, dan Sinergi Birokrasi0
- Pemprov Perkuat Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Dukung SDM Unggul dan Masyarakat Sehat0
- Tanpa APBD, Lampung-1 Siap Diluncurkan untuk Dukung Pembangunan Berbasis Data0
- Pengurus Baru Masjid Al Amal Mulai Bergerak, Erwinto: Jangan Berhenti karena Pembangunan0
Keberhasilan tersebut juga ditopang oleh
kinerja daerah. Kabupaten Lampung Timur mencatat inflasi terendah se-Sumatera
dengan inflasi bulanan -1,06 persen dan inflasi tahunan 1,45 persen. Sementara
itu, Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan inflasi tahunan terendah kedua di
Sumatera, yakni 1,74 persen.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi
Daerah yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri secara daring, Selasa (4/8/2026),
juga disampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung pada
minggu kelima Juli 2026 mengalami penurunan sebesar -1,64 persen.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melandainya
harga sejumlah komoditas strategis, terutama cabai rawit, bawang merah, dan
cabai merah.
Untuk menjaga stabilitas pasokan pangan,
Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah
pusat. Hingga 4 Agustus 2026, realisasi penyaluran beras Program Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Lampung telah mencapai 12.175.975 kilogram
atau 67,93 persen dari target, sedangkan distribusi Minyakita telah mencapai
6.710.880 liter.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya
menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengendalikan gejolak harga di
tingkat konsumen.
Meski mencatatkan kinerja inflasi yang sangat
baik, Pemerintah Provinsi Lampung tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap
potensi gangguan pasokan pangan akibat dampak El Nino yang diperkirakan
berpotensi terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan
Tulang Bawang.
Selain itu, Lampung juga masih menghadapi
defisit produksi beberapa komoditas hortikultura, yakni bawang merah sebesar
2.780 ton, cabai rawit 3.266 ton, dan cabai besar 1.690 ton.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, TPID, serta seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah
Provinsi Lampung akan terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi
melalui pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, serta
penguatan produksi pangan.
Keberhasilan menjadikan
Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Sumatera diharapkan dapat
terus dipertahankan sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [MFH/Pemerintah Provinsi
Lampung]











