METRO, MFH,-- Upaya mewujudkan data kesejahteraan masyarakat yang akurat dan tepat sasaran terus diperkuat Pemerintah Kota Metro. Salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Desil Kecamatan Metro Pusat Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kecamatan Metro Pusat, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan konsultasi antara pemerintah, aparat kewilayahan, serta berbagai elemen masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menghimpun masukan terkait kesesuaian data dengan kondisi faktual di lapangan.

FKP tersebut dihadiri Camat Metro Pusat, Sekretaris Camat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro, Kapolsek, Danramil, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas, Dinas Pekerjaan Umum (PU), para lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala UPTD SMP, Ketua RW, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), jurnalis, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Baca Lainnya :

• Ketua TP-PKK Kota Metro Dorong Penguatan Pelayanan Publik Lewat FKP0
• Tinjau Sekolah Inklusi, Bunda PAUD Metro Dukung Pendidikan Setara ABK0
• Dispusarda Kota Metro Gelar Forum Konsultasi Publik0
• Damkar Metro Berhasil Jinakkan Api Kebakaran Ponpes Muhammadiyah At-Tanwir 0
• Wakil Wali Kota Metro Hadiri Upacara Ziarah Nasional Peringatan Hari Pahlawan 20260

Dalam pemaparannya, Dr. Yosep, SST., MIDEC., Statistisi Ahli Madya BPS Kota Metro, menjelaskan konsep desil, latar belakang pembentukannya, serta perannya dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan dan program perlindungan sosial.

Ia menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ariyanto, SST., MM., Pranata Komputer BPS Kota Metro, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam menyikapi dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap dapat memberikan intervensi melalui program-program daerah kepada masyarakat yang berdasarkan kondisi faktual di lapangan dinilai membutuhkan bantuan, meskipun dalam data tercatat berada pada kelompok desil yang relatif tinggi, sepanjang memenuhi kriteria program yang berlaku.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah dapat tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Diskusi dan tanya jawab menjadi salah satu bagian penting dalam forum tersebut. Sejumlah peserta menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, terutama terkait ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan data yang tersedia.

Pertanyaan juga disampaikan mengenai kriteria penghitungan dan penentuan desil, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian peserta adalah perlunya mekanisme perbaikan dan pemutakhiran data yang responsif. Hal ini mengingat adanya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang perlu diakomodasi agar data yang digunakan pemerintah tetap mencerminkan keadaan sebenarnya.

Aspirasi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya peran pemerintah kecamatan, kelurahan, aparat kewilayahan, dan masyarakat dalam menyampaikan informasi serta mendukung proses verifikasi dan pemutakhiran data sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui FKP Desil ini, berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan peserta diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas data kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara BPS, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan seluruh unsur masyarakat juga diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi warga.

Data yang akurat bukan sekadar kumpulan angka, melainkan menjadi salah satu dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menentukan sasaran program perlindungan sosial.

Dengan demikian, pelaksanaan FKP Desil Kecamatan Metro Pusat Tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap data statistik, memperkuat kepercayaan terhadap proses pendataan, serta mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan dan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran di Kota Metro. [MFH/Diskominfo]