METRO, MFH,-- Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melindungi pekerja migran, khususnya perempuan, kembali ditegaskan. Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, secara resmi membuka Lokakarya Pelatihan (Lokalatih) bertajuk Penguatan Komitmen Pelindungan Pekerja Migran Perempuan melalui Pengelolaan Kasus Responsif Gender dan Layanan Perlindungan Terkoordinasi, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Aidia Grande, Kota Metro, pada 21–23 April 2026 ini diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai unsur layanan lini depan. Mereka terdiri dari perangkat daerah, Aparat Penegak Hukum (APH), Migrant Worker Resource Center (MRC), organisasi pekerja migran, hingga organisasi perempuan.

Dalam sambutannya, Bupati Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa penguatan sistem perlindungan pekerja migran merupakan bagian penting dari prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, kehadiran layanan yang responsif, cepat, dan berpihak pada korban menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pekerja migran, terutama perempuan.

Baca Lainnya :

• Tiga Desa di Lamtim Dicanangkan Jadi Desa Cantik, Perkuat Pembangunan Berbasis Data0
• DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-27 Lampung Timur0
• Bupati Ela Siti Nuryamah Kukuhkan Prabu Lamtim, siap Angkat Lada Lokal0
• Bupati Pimpin Upacara HUT ke-27 Lampung Timur0
• Launching UMKM Expo 2026, Lamtim Tunjukkan Kekuatan Ekonomi Rakyat0

“Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen menghadirkan layanan pelindungan yang lebih kuat dan terjangkau hingga tingkat desa. Kami ingin memastikan warga yang bekerja ke luar negeri memiliki akses terhadap layanan yang aman, cepat, dan berpihak pada pelindungan,” ujarnya.

Lokalatih ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas para penyedia layanan garis depan. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali kemampuan untuk mencegah, mengidentifikasi, hingga menangani kasus perdagangan orang dan kerja paksa secara lebih terkoordinasi serta berbasis perspektif gender.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga mendorong penguatan kolaborasi multipihak. Salah satu fokus utamanya adalah integrasi layanan Migrant Worker Resource Center (MRC) ke dalam Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) maupun layanan pemerintah daerah lainnya, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih efektif dan terpadu.

Dengan adanya sinergi lintas sektor ini, diharapkan tata kelola migrasi kerja di Lampung Timur semakin kuat, berorientasi pada perlindungan hak, serta mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja di luar negeri.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan keseriusannya dalam memastikan setiap pekerja migran, khususnya perempuan, mendapatkan perlindungan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. [MFH/Komdigi Lampung Timur]