METRO, MFH,-- Pemerintah Kota Metro terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui sinergi lintas sektor di bidang pertanahan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan yang digelar di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/7/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola pertanahan. Fokus pembahasan meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Metro didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Baca Lainnya :

• Pemkot Metro Peringati Hari Anak Nasional dengan Beragam Edukasi0
• Pemkot Metro Dorong Terwujudnya Hunian Layak Melalui Program BSPS 20260
• Wali Kota Metro Terima Audiensi Kakanwil Kementerian HAM Lampung0
• Wali Kota Metro Hadiri Peresmian Gedung Dhammasekha Vidya Dipa0
• Sekda Ahmad Hariyanto Dorong Penguatan Statistik Sektoral yang Berkualitas0

Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Metro menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan nasional yang berorientasi pada penguatan tata kelola aset daerah, peningkatan kapasitas fiskal, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pertanahan melalui pengelolaan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, percepatan sertifikasi aset pemerintah juga menjadi perhatian sebagai langkah memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan turut menjadi agenda penting. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan administrasi pertanahan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menegaskan bahwa pengelolaan aset dan tata kelola pertanahan yang baik merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Melalui sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dan seluruh pemangku kepentingan, kami ingin memastikan setiap aset milik Pemerintah Kota Metro memiliki kepastian hukum, memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola pertanahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pembangunan yang berkelanjutan di Kota Metro,” tambahnya.

Selain mendorong percepatan sertifikasi aset, rapat koordinasi juga menekankan pentingnya pendataan ulang seluruh aset pemerintah daerah agar tercatat secara akurat dan memiliki status hukum yang jelas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan aset daerah sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya.

Digitalisasi pelayanan pertanahan turut menjadi salah satu strategi yang didorong dalam forum tersebut. Pemanfaatan sistem digital diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan data pertanahan.

Melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengelolaan aset daerah, mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. [MFH/Diskominfo Kota Metro]