METRO, MFH,-- Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Penanggulangan Banjir dan Revitalisasi Sungai Way Batanghari secara daring bersama Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI, berlangsung di ruang rapat wali kota pada Selasa (05/08/2025).

Dalam pembukaan rapat, perwakilan dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI, Nurhayadi, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan Pemerintah Kota Metro mengenai penanganan banjir di Sungai Way Batanghari.

Ia juga menekankan pentingnya mengetahui kondisi terkini di lapangan serta langkah-langkah yang telah diambil. Menurutnya, upaya mitigasi perlu diperkuat. “Kita perlu melihat seperti apa penanggulangannya ke depan, apakah sudah ada upaya mitigasi, dan apa yang diharapkan dari pertemuan hari ini, termasuk berbagi pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi bersama,” tambahnya.

Baca Lainnya :

• Peringati Hari Anak, Wali Kota Metro, H. Bambang Ungkap Peran Serta Orang Tua dalam Parenting0
• Klan "Mulyono" Kuasai PKS Lampung!0
• Langkah Nyata PKK Lampung Wujudkan Keluarga Tangguh Lewat Desa TAPIS0
• Fatima Nabil, Presenter TV Berjilbab Pertama di Mesir0
• Film Dirilis, Dewi Lestari Deg-degan Menunggu Pemutaran0

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, mengucapkan apresiasi atas respon cepat dari Kemenko Infrastruktur dan berharap rapat ini dapat menghasilkan solusi konkret.

“Tentunya, kami dari Pemerintah Kota Metro mengucapkan terima kasih atas respon cepat terhadap surat yang kami sampaikan dan berharap setelah pemaparan nanti, akan diperoleh solusi terbaik serta tindak lanjut yang cepat dalam menangani masalah banjir di Kota Metro mengingat sifatnya yang darurat,” ungkapnya.

Plt. Kepala Bappeda Kota Metro, Yerri Ehwan Ia memaparkan bahwa musim hujan dengan curah hujan tinggi mengakibatkan aliran air terhambat akibat alih fungsi lahan di hulu yang menyebabkan erosi, serta pendangkalan di hilir mengingat bahwa sungai Way Batanghari serta anak sungai Way Perak melintas di kawasan permukiman penduduk dan pusat komersial.

“Saat musim hujan dengan curah hujan tinggi, aliran air tidak lancar akibat alih fungsi lahan di hulu yang menyebabkan erosi, serta pendangkalan di hilir yang menghambat aliran. Kondisi ini sering memicu banjir di permukiman dan kawasan komersial,” paparnya.

Yerri juga menyebutkan, pada Januari 2025, curah hujan tinggi kembali menyebabkan banjir dengan ketinggian air 30–100 cm dan luasan genangan lebih dari 3 hektare di sekitar Way Perak. “Banjir ini merupakan pengulangan dari kejadian sebelumnya akibat meluapnya Sungai Way Perak dan Way Batanghari,” jelasnya.

Penanganan sementara sudah dilakukan oleh BBWS Mesuji-Sekampung melalui normalisasi Sungai Way Perak pada 16 Juni 2025. Normalisasi ini bertujuan melancarkan aliran air dan mencegah overtopping tanggul. Yerri menambahkan, pemerintah juga merencanakan pembangunan kolam detensi sebagai solusi jangka menengah untuk menampung kelebihan air sekaligus difungsikan sebagai ruang terbuka hijau.

Kepala Dinas PUTR Kota Metro, Ardah, menyampaikan bahwa beberapa langkah sudah dilakukan, termasuk pengerukan sungai sepanjang 1,37 km. Namun, pembangunan kolam retensi masih terkendala tata ruang dan pembebasan lahan yang meliputi wilayah pertanian dan permukiman.

“Kondisi saat ini sangat mendesak. Kami mengusulkan agar Kemenko Infrastruktur membantu mendorong Kementerian PUPR melalui BBWS Way Sekampung untuk melanjutkan normalisasi anak sungai yang masih mengalami pendangkalan,” ujar Ardah.

Ia menjelaskan, dari total 5,955 km, masih ada 4,6 km sungai yang belum dinormalisasi. Ardah juga meminta dukungan untuk penanganan pohon di bantaran sungai yang memerlukan izin panjang.

Perwakilan Balai Besar Way Sekampung menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengerukan sepanjang 1 km menggunakan excavator amfibi hingga 19 Juli 2025. Namun, pengerjaan belum tuntas karena keterbatasan anggaran.

“Terkait sampah, kami memohon bantuan dari Pemerintah Kota Metro untuk mengangkat sampah, termasuk batang kayu, tanpa perlu izin mengingat situasi yang mendesak. Kami juga berharap dukungan dari Kemenko Infrastruktur agar Sungai ini dapat masuk program penanganan tahun 2026,” ungkap perwakilan BBWS. [MFH/**]