LAMPUNG BARAT, MFH,-- Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, menerima audiensi Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana beserta jajaran di Rumah Dinas Bupati, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Selasa (7/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda.

Audiensi membahas sejumlah isu strategis, mulai dari percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, penguatan layanan Bank Lampung di Kabupaten Lampung Barat, hingga integrasi sistem pembayaran pemerintah daerah.

Baca Lainnya :

• Terima Audiensi Mahasiswa IPB, Bupati Parosil Dorong Inovasi Kopi Bernilai Ekonomi Tinggi0
• Gema Gamolan Pekhing Tutup Festival Sekala Bekhak XII0
• 340 Guru dan Kepala Sekolah Ikuti Seminar0
• Ribuan Penonton Tumpah Ruah di Taman Kota Liwa Saksikan Penobatan Muli Mekhanai 2026 0
• Sekda Nukman Apresiasi Lomba Nyambai Festival Sekala Bekhak XII 0

Dalam sambutannya, Bupati Parosil Mabsus menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan bersama.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Namun kami menyadari masih terdapat kendala, terutama kesiapan infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah serta tingkat literasi dan minat masyarakat dalam menggunakan transaksi non-tunai yang masih perlu ditingkatkan,” Ujar Parosil.

“Karena itu kami berharap Bank Lampung dapat memperkuat infrastruktur layanan digital, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta memperluas kanal pembayaran non-tunai,” ungkapnya.

Selain membahas digitalisasi, Parosil juga menyampaikan harapan agar status layanan Bank Lampung di Kabupaten Lampung Barat dapat ditingkatkan dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi Kantor Cabang.

Menurutnya, peningkatan status tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kecepatan pelayanan, kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta efektivitas pelayanan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Kami mengusulkan agar status tersebut dapat ditingkatkan menjadi Kantor Cabang sehingga pelayanan menjadi lebih optimal, mampu menjawab kebutuhan transaksi daerah yang terus berkembang, sekaligus mempercepat implementasi layanan perbankan digital,” kata Parosil.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyoroti pentingnya integrasi sistem pembayaran daerah. Ia menjelaskan masih terdapat beberapa jenis belanja pemerintah daerah yang belum terintegrasi dengan sistem Bank Lampung, salah satunya pembayaran BPJS Pemda/BPPU yang masih menggunakan Virtual Account sehingga belum dapat diproses melalui SPID Online.

Menurutnya, integrasi sistem pembayaran secara menyeluruh akan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, kemudahan rekonsiliasi, sekaligus mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

“Harapannya seluruh transaksi belanja daerah dapat terintegrasi secara end-to-end melalui Bank Lampung sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” Harapnya.

Parosil juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank Lampung selama ini dalam mendukung pelayanan pemerintah daerah.

“Selama ini kehadiran Bank Lampung sangat dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan. Tentu masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan dievaluasi bersama agar pelayanan ke depan semakin baik,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap sinergi bersama Bank Lampung terus diperkuat melalui percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), peningkatan kualitas layanan perbankan dari sisi kelembagaan, digitalisasi maupun integrasi sistem, serta penyusunan roadmap bersama sebagai langkah strategis dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. [MFH/Diskominfo Lampung Barat]