- SMK Berdampak, Pemprov Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah
- Lindungi 6.456 Pekerja Rentan, Pemkab Tanggamus Gandeng BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkab Pesawaran Siapkan Bonus Bagi Atlet Berprestasi di Ajang PORPROV X Lampung 2026
- Susur Budaya, Peserta Didik Diajak Mengenal dan Mengenali Warisan Sejarah di Lampung Timur
- Pemkab Lampung Timur Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Korupsi
- Kota Metro Sabet Lima Penghargaan Provinsi, CKG Terbaik Jadi Prestasi Tertinggi
- Perkuat Sinergi, Pemkab Lampura Hadiri Pembukaan Lampung Selatan Fest
- Lepas 112 Atlet Porprov X Lampung 2026, Bupati Dedi Irawan Optimistis Pesisir Barat Raih Prestasi
- Polres Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru kepada Siswa SMK Muhammadiyah Gisting
- Wakapolres jadi Pembina Upacara di Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Gisting
Wakil Bupati Irawan Topani Buka Koordinasi Lintas Sektor

PESISIR BARAT, MFH,-- Wakil Bupati Pesisir
Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., membuka kegiatan koordinasi lintas
sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta perkawinan
anak.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber,
Reno Hanafi Arif, S.H., dan diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
lintas organisasi, forkopimda.
Dalam sambutannya, Wakil
Bupati, Irawan Topani mengungkapkan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi
wujud tanggungjawab moral, tetapi juga tanggungjawab konstitusional dalam
menjamin hak-hak perempuan dan anak di daerah.
"Pemkab Pesibar terus berkomitmen mendukung visi nasional dibawah
kepemimpinan Presiden, Prabowo Subianto, dan menteri pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, ibu arifah choiri fauzi, untuk memperkuat perlindungan bagi
perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkeadilan dan berkarakter," kata Wakil Bupati, Irawan Topani.
Wakil Bupati, Irawan Topani menjelaskan, isu kekerasan terhadap perempuan dan
anak, termasuk TPPO, ABH, dan perkawinan anak, bukanlah persoalan sektoral
semata. Hal tersebut adalah masalah kemanusiaan yang menuntut kolaborasi lintas
sektor antara pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH), lembaga pendidikan, tokoh
agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat.
"Perlu kita sadari bahwa data nasional menunjukkan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Dan meskipun Pesibar relatif
lebih kecil dibanding kabupaten lain, bukan berarti kita bebas dari ancaman
ini," jelas Wakil Bupati, Irawan Topani.
Lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani, ada faktor ekonomi, sosial, budaya, bahkan
digital, yang menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan dan eksploitasi. Oleh
karena itu, kegiatan koordinasi seperti hari ini menjadi sangat penting agar
semua berada dalam satu pemahaman, satu langkah, dan satu arah kebijakan dalam
mencegah serta menangani kasus-kasus dimaksud secara tuntas.
"Tentu kita sering mendengar bahwa perlindungan terhadap perempuan dan
anak adalah cerminan peradaban suatu daerah. Daerah yang mampu melindungi
perempuan dan anak adalah daerah yang beradab, daerah yang berkemajuan. Tidak
cukup hanya menindak pelaku kekerasan. Lebih dari itu, kita harus membangun
sistem pencegahan yang kuat melalui pendidikan keluarga, literasi digital, penguatan
nilai-nilai agama dan budaya, serta peningkatan kapasitas aparatur dan
masyarakat," tandas Wakil Bupati, Irawan Topani.
"Saya mengajak seluruh OPD, lembaga vertikal, serta seluruh unsur
masyarakat untuk memperkuat sinergi. Mari kita jadikan kegiatan hari ini bukan
sekadar forum seremonial, tetapi langkah nyata dalam meneguhkan komitmen kita
bersama," pungkas Wakil Bupati, Irawan Topani. [MFH Rilis Diskominfotiksan]











