Pemprov Lampung Dorong Literasi Keuangan Syariah dan Pasar Modal Lewat GENCARKAN

By redaksi 15 Jul 2025, 17:08:37 WIB Saburai
Pemprov Lampung Dorong Literasi Keuangan Syariah dan Pasar Modal Lewat GENCARKAN

LAMPUNG TENGAH, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Selasa (15/07/2025), bertempat di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Lampung Tengah.

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya dalam bidang keuangan syariah dan pasar modal.

Program GENCARKAN menyasar berbagai kalangan masyarakat, seperti anggota Tim Penggerak PKK, pelaku UMKM, serta masyarakat umum di Lampung Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung yang menargetkan tingkat inklusi keuangan sebesar 85,5% pada tahun 2025 dan 97,2% pada tahun 2045.

Baca Lainnya :

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan bahwa edukasi keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

“Program GENCARKAN merupakan langkah nyata dan strategis dalam membangun masyarakat yang melek finansial, cakap mengelola keuangan, dan bijak dalam mengambil keputusan ekonomi,” tegas Jihan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran ibu rumah tangga dan ibu-ibu PKK dalam mengelola keuangan keluarga, yang dianggap sebagai titik awal penguatan ekonomi rumah tangga dan daerah.

“Peran ibu rumah tangga sangat strategis dalam mengatur keuangan keluarga, membentuk budaya menabung, serta membangun masa depan generasi mendatang,” tambahnya.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa transformasi digital telah membuka akses luas terhadap layanan keuangan, namun juga menghadirkan tantangan pemahaman produk keuangan yang semakin kompleks.

“Meluasnya aksesibilitas industri jasa keuangan dan meningkatnya daya saing sektor keuangan Indonesia adalah dua potensi besar dari transformasi digital,” ujar Otto.

Merujuk pada data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan nasional berada di angka 66,46% dengan inklusi 80,51%. Sementara itu, literasi keuangan syariah baru mencapai 43,42% dengan tingkat inklusi hanya 13,41%. Untuk pasar modal, literasi tercatat 17,78% dan inklusi masih rendah di angka 1,34%.

Otto menekankan pentingnya peningkatan literasi agar masyarakat tak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi memahami manfaat, risiko, dan cara penggunaannya dengan bijak.

“Ini penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian serta mendorong pemanfaatan produk keuangan secara optimal,” tegasnya. [MFH / rils]



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment