PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Bertempat di Aula hotel Sartika pekon seray, Senin 30 maret 2026.

Musrenbang tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes., yang mewakili Gubernur Lampung. Turut hadir Kepala Disdik Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H., Kepala PMDT Provinsi Lampung, Saipul, S.Sos., M.IP., serta Ketua DPRD Pesibar, Mohammad Emir Lil Ardi, S.H.

Sambutan Bupati Pesisir Barat yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., menegaskan pentingnya sinergi dan kesamaan persepsi di tengah berbagai keterbatasan. Ia menyampaikan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029.

Baca Lainnya :

• Bupati Dedi Irawan Hadiri Penutupan Acara Kakiceran di Pekon Kuripan0
• Pemda Pesisir Barat Ikuti Acara Kakiceran di Pekon Lemong0
• Bupati Pesisir Barat Hadiri Halal Bihalal di Pekon Kota Batu0
• Pemkab Pesisir Barat Terima Audiensi Repong Indonesia, Bahas Penguatan Unit Konservasi Gajah0
• Staf Ahli Heny Yulistiani Sidak Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran 20260

“Tema pembangunan tahun 2026 adalah akselerasi pengembangan daerah yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas berbasis potensi lokal. Sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar pembangunan di Pesisir Barat mampu menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan isu strategis nasional,” ujar Zukri Amin.

Dalam forum tersebut, Pemkab Pesisir Barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2027, yaitu:

1. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan dan tangguh terhadap bencana.
2. Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan serta penurunan angka kemiskinan.
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).
4. Penguatan harmonisasi kehidupan sosial dan pelestarian budaya daerah.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Dr. Anang Risgiyanto, menyampaikan arahan Gubernur Lampung terkait posisi strategis Pesisir Barat. Secara spasial, wilayah ini termasuk dalam Koridor Wilayah III yang diarahkan sebagai pusat pengembangan ekonomi biru, branding pariwisata pesisir, serta industri berbasis sumber daya alam (SDA).

“Pesisir Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui konsep blue and green economy, seperti penguatan pariwisata pantai barat, pelestarian mangrove, pengembangan sektor perikanan, hingga mitigasi bencana berbasis alam,” jelasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama, BPS, Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Polres Pesisir Barat, Kodim Lampung Barat, serta berbagai organisasi profesi seperti IDI dan IBI. Selain itu, hadir pula instansi vertikal seperti BPN, TNBBS, perbankan, akademisi dari STAI Aminullah, hingga perwakilan Forum Anak.

Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan terwujud sinkronisasi kebijakan yang kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Negeri Para Sai Batin dan Para Ulama. [MFH/Diskominfotiksan]